Pasal 15 Undang Undang Pajak Penghasilan

Pasal 15 Undang Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu Menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 15 terdapat aturan pengenaan pajak terhadap penghasilan Wajib Pajak (WP) di industri tertentu Ketahui tarif hingga cara.

Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan.

PPh Pasal 15 Direktorat Jenderal Pajak

UndangUndang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan.

(DOC) PAJAK PENGHASILAN : TARIF PPh TERUTANG MENURUT …

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UndangUndang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PPh Pasal 15 atas Charter Penerbangan Dalam Negeri Objek Pajak Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.