Penyetoran Pph Pasal 21

Penyetoran Pph Pasal 21. Dalam peraturan ini DJP mengatur Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi Mengingat jenis dan skema pemberian penghasilan terhadap karyawan yang sangat bervariasi DJP melalui PER16/PJ/2016 ini mencoba mengakomodir hal tersebut.

Melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi ebupot PPh pasal 23 Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 101 Penyetoran dilakukan paling lambat t anggal 10 b ula n berikutnya.

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (UU No. 28 …

PDF file1 of 17 12/21/2015 1245 PM MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1 UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut UndangUndang KUP adalah Undang.

PPh 22 : Tarif PPh Pasal 22 dan Lapor SPT Masa Klikpajak

Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran 1 PPh pasal 21 Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir 2 PPh pasal 21impor Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda harus dilunasi pada saat penyelesaian dokuman impor 3 PPh pasal.

Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah sebesar 075% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masingmasing tempat usaha Pajak ini bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak Kode akun pajak yang digunakan untuk penyetoran adalah 411125 dengan kode jenis setor 101.