Undang Undang Otonomi Daerah

Undang Undang Otonomi Daerah. Perubahan sistem otonomi daerah tahun 2014 dipandang banyak menimbulkan persoalan sebagian kabupaten/kota menganggap pemberlakuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan tanpa ada persiapan yang matang undangundang terlalu rinci mengatur dan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya belum disiapkan sehingga susah dipedomani.

Undangundang No1 tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah Undangundang ini ditetapkan berdasarkan UUD 1945 yang pada intinya mengatur antara lain tentang pembentukan daerah otonom keresidenan kota dan kabupaten Pada masa pemberlakuan undangundang ini otonomi yang diberikan kepada daerah disebut.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku Dalam Undangundang ini juga menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab Prinsip ini dianut untuk mengganti sistem.

UndangUndang Otonomi Daerah

Asas otonomi daerah Menurut undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat tiga jenis penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah diantaranya 1 Asas desentralisasi Merupakan penyerahan wewenang yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah.

PrinsipPrinsip Otonomi Daerah di Indonesia Menurut Undang

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia Beberapa peraturan perundangundangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut a UndangUndang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND) Pasal 1 Komite Nasional Daerah diadakan ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta.